Mengingat Kembali Politik Belah Bambu di Kedung Ombo

Politik Belah Bambu di Kedung Ombo

Politik belah bambu merupakan sebuah istilah pada saatnya yang menggambarkan proyek pemerintah yang dikatakan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat tetapi mengorbankan sebagian masyarakat. Gambaran dari peristiwa ini terlihat dari proyek pembangunan waduk kedung Ombo. Bendungan besar yang terletak di pertemuan tiga kabupaten di Jawa Tengah ini menggusur tidak kurang dari ribuan kepala keluarga. Meski telah berlalu lebih dari 27 tahun, proyek ini masih menyimpan banyak persoalan.

Tujuan setiap pembangunan adalah untuk mendatangkan kemakmuran untuk setiap rakyat, namun sejarah mencatat ada kalanya pembangunan justru dilakukan dengan menindas dan menyengsarakan sebagian rakyat. Kasus pembangunan waduk kedung ombo di wilayah Boyolali, Sragen dan Grobokan Jawa Tengah. Pada akhir tahun 1980-an pernah menjadi potret menyedihkan dari sebuah program pembangunan yang bukan hanya gagal mendatangkan kebahagiann, tapi juga menjadikan rakyat sebagai tumbal pembangunan.

Waduk kedung ombo di wilayah Boyolali, Sragen dan Grobokan Jawa Tengah adalah salah satu bendungan terbesar yang pernah dibangun pemerintah pada masa orde baru. pada masanya, proyek pembangunan waduk ini selalu didengung-dengungkan pemerintah program Suharto sebagai program yang meningkatkan kesejateraan rakyat. Namun dalam ingatan sejarah, narasi pembangunan waduk kedung ombo yang sebagian besar dana pembangunannya diperoleh dari utangkepada Bank dunia. Bukanlah kisah pembangunan yang sukses.

Wakil ketua DPRD Jawa Tengah, Sukirman menjelaskan “Mengacu pada kedung ombo ini, disitu adalah proyek yang sebenarnya adalah proyek mercusuar. Proyek ambisius pada saat era Suharto yang memakai dana World Bank. Sesusungguhnya ,masyarakat pada saat itu tidak membutuhkan apa yang menjadi cita-cita dari kedung ombo sendiri”.

Hingga kini pembangunan waduk yang dilakukan dengan menggusur 5391 kepala keluarga atau sekitar 25.000 jiwa di 37 desa di 7 kecamatan di kabupaten Kerobokan Sragen dan Boyolali Jawa Tengah ini masih menyimpan kenangan getir. Terutama ingatan getir penderitaan dan perlawanan sebagian warga korban waduk terhadap pemerintahan rezim Suharto.

Waduk kedung ombo yang memiliki luas 6167 Hektar, dibangun dengan menenggelamkan 37 desa yang terletak di wilayah kabupaten Kerobokan Sragen dan Boyolali Jawa Tengah. Akibat penenggelaman ini, ribuan Hektar tanah yang subur musnah dalam sekejap. Penenggelaman ini juga mengakibatkan sejumlah situs sejarah, antara lain makam pahlawan nyai Ageng serang hilang.

Pembangunan waduk gedung ombo bertujuan untuk

  1. Meningkatkan usaha pengamanan pengendaluian banjir
  2. Melindungi daerah pertanian, perindustrian dan juga pemukiman
  3. Meningkatkan penyediaan air irigasi dan pembuatan jaringan siplesinya
  4. Meningkatkan penyediaan air dan tenaga listrik untuk daerah perindustrian atau pemukiman
  5. Membantu meningkatkan kuantitas penyediaan air minum masyarakat
  6. Sarana pengembangan perikanan dan pariwisata
  7. Memberikan perspektif ekonomi yang lebih cerah kepada penduduk yang akan dipindahkan dari calon daerah genangan waduk

Namun proyek yang ditujukan untuk penyedian air irigasi dan menghasilkan tenaga listrik ini, pembangunan nya tersendat karna tidak direncanakan dan di eksekusi dengan baik.

Pembangunan tubuh bangunan waduk kedung ombo dan saran penunjang lainnya telah dimulai sejak tahun 1981. Sementara proses sosialisasi pembangunan waduk dimulain sejak tahun 1985. Kala itu warga yang tinggal di desa-desa yang akan ditenggelamkan untuk pembangunan waduk, telah diminta untuk merelakan tempat tinggal dan lahan mereka. Sebagai kompensasi pemerintah menjanjikan dana ganti rugi dan membujuk warga melakukan transmigrasi keluar pulau Jawa.

Proses pengosongan lokasi waduk di bebrapa kawasan di boyolali terlambat karna sebagian warga menolak meninggalkan lahan mereka. Salah satu faktor pemicu penoolakan adalah besaran ganti rugi yang saat itu dianggap terlalu kecil. Sejumlah warga kedung ombo juga menilai banyak ketidak sesuaian luas lahan yang mereka miliki dengan catatn dari ketua pembebasan lahan.

Selain menolak meningglkan lahan mereka, warga juga menuntun lahan yang sama besarnya dengan yang ada di samping waduk, dan meolak tawaran transmigrasi. Warga sekitar gedung ombo merasa hanya diminta berkorban dan tidak mendapat manfaan apaun dari pembangunan kedung ombo.

Penolakan ribuan warga dari sejumlah desa di empat kecamatan di kabupaten Boyolali terhadap pengosongan lahan untuk lokasi waduk kedung ombo direspon keras pemerintah Suharto. Dengan mengerahkan aparat sipil dan militer, rezim orde baru menghadapi penolakan sebagian warga dengan cara-cara represis. Diantaranya dengan cara mengintimidasi, meneror dan mendiskriminasi warga yang menolak melepaskan tanah mereka untuk kepentingan pembangunan wadung kedung ombo.

Bahkan para aparatur sispil dan aparat negara melakukan penangkapan pada penduduk yang membeli kayub dari buruh tebang kayu dan akan dibebaskan bila mau menerima uang ganti rugi. Ada juga ancaman menakut-nakuti akan di petrus atau ancaman hukuman penjara 13 tahun lamanya. Ada juga ancaman langsung yang dilakukan aparat BAKORI (Badan Koordinasi Intelejen) pada malam hari dengan datang langsung ke rumah-rumah warga dan memaksa untuk cap jempol. Hal lainnya yang tak kalah reprensif adalah tindakan aparat yang melakuakan latihan perang-perangan di daerah pemukiman warga yang bertujuan untuk menakut-nakuti.