Indonesia Tidak akan Berperang dengan china, Ucap Mahfud

Saat ini Indonesia Sedang di gencarkan masalah Kapal asing dari china yang masuk ke perairan Indonesia. di sisi lain TNI akan tetap mejaga pertahanan di laut natuna. Mafud MD mengkalim bahwa kita hanya membutuhkan pertahanan bukan menjadi peperangan dengan china. Hal ini karna China adalah sahabat dari Indonesia.

Sebagai sahabat harusnya Pemerintah China menghormati wilayah kedaulatan di Indonesia, apalagi terkait mengenai batas wilayah perairan/laut sudah jelas diputuskan di PBB. Jika Pemerintah China masih bersikeras untuk hal ini, saya kira sepatutnya dievaluasi kembali bagaimana hubungan kerjasama Indonesia-China selama ini,” ucapnya.

Negara akan berupaya keras agar menghindari peperangan dengan cara negoisasi. di sisi lain china merupakan negara yang sangat cerdas dalam membaca situasi serta pertahanan yang di miliki.Selain itu China berhasil menangkap ikan di perairan Indonesia menggunakan Pukat Harimau.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa ”Indonesia jelas berbeda tidak seperti negara-negara yang ada di Asia Tenggara lainnya yang dimana memiliki konflik perbatasan dengan China. Indonesia tidak pernah memiliki konflik apapun dengan Negeri Tirai Bambu itu”.

Hubungan antara negara Indonesia-China tengah memanas dalam beberapa hari terakhir ini. Hal ini dapat dipicu masuknya kapal-kapal nelayan asal dari negara China ke perairan Natuna dengan pengawalan kapal coast guard zona ekonomi eksklusif ZEE Natuna yang berlangsung secara ilegal.

Adu klaim antara negara Indonesia dengan negeri tirai bambu itu pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE sementara China menjadikan ulasan untuk sembilan garis putus-putus atau nine dash line sebagai patokan untuk dapat menyatakan Natuna adalah masuk dalam wilayahnya.

Ada dua hal mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal coast guard Tiongkok dalam tanggapan Kementrian luar negeri. Pelanggaran yang pertama yaitu pelanggaran coast guard tiongkok terhadap hak berdaulat serta juridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen. Sedangkan pelanggaran yang kedua adalah upaya kapal China ini berusaha untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum oleh aparat Indonesia

Hal ini Sudah terjadi berulang kali, Menlu Indonesia tidak bisa menjamin bahwa hubungan kedua negara ini akan terus membaik. Bahkan, Menlu telah mengatakan kepada Sun We Dei bahwa karna insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia-RRC. Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna, yang dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk pada UNCLOS 1982.

“Kita mempunyai dasar hukum internasional yang kuat untuk bisa menolak klaim Cina tersebut. Terlebih lagi, Putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016, dalam sengketa antara Filipina melawan Cina, juga telah menegaskan kembali UNCLOS 1982. Artinya, Cina tak punya dasar hukum yang kuat untuk mengklaim perairan Natuna Utara dan sembilan garis putus yang selalu mereka sampaikan. Padahal, Cina sendiri adalah anggota dari UNCLOS.”  ucap Fadli selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Dalam perbincangan konflik di Laut Cina Selatan hari ini, sebagai negara yang di sebut non-claimant state, Indonesia sebenarnya sejak lama telah mengambil sikap yang tegas untuk bisa melindungi kedaulatan perairan di Natuna. Sejak dulu Indonesia tidak pernah mengakui mengenai klaim sepihak Cina. Pada 2010, misalnya, Indonesia bahkan pernah menulis sebuah catatan kepada Sekjen PBB bahwa klaim Cina mengenai sembilan garis putus-putus tersebut “tidak memiliki basis di hukum internasional”.

“Ancaman militer dari luar sudah tampak semakin jelas. Tidak Ada pilihan lain, dari pemerintah melalui Kementerian Pertahanan yang harus segera melakukan percepatan realisasi MEF untuk tahap ini, khususnya di matra laut serta udara”, ungkap Darizal

sejauh ini Pemerintah Indonesia sudah tegas. 

“Untuk selanjutnya? Tergantung apakah pihak pelanggar akan tetap melakukan terhadap pelanggarannya? Dalam hal itu kita tidak ada cara lain selain aksi konkret yang nyata di lapangan,” tegasnya.

Meskipun demikian, dia juga meminta supaya Indonesia bisa meningkatkan kehadiran secara fisik di wilayah Natuna karena ini penting untuk menunjukkan adanya penguasaan yang efektif di perairan Natuna.

Pertanyaan yang kemudian telah muncul, mungkinkah ada jalan tengah terkait dengan adu klaim tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan dalam pandangannya tidak akan ada solusi terkait sengketa perihal Natuna. Indonesia bahkan harus selalu siap sedia, karena persoalan tersebut akan terus menerus muncul.

“Solusinya untuk ini tidak ada. Jadi harus biasakan diri bahwa masalah seperti ini akan muncul sewaktu-waktu,” kata dia

“Sampai akhir zaman pun perselisihan tentang masalah Natuna ini (sengketa terkait Natuna) akan muncul,” tambah dia.2 dari 3 halaman


Saling Klaim Antara keduanya

Hal yang menjadi dasar pernyataan tersebut yaitu, jelas dia, karena kedua negara tersebut memiliki posisi dan dasar argumen berbeda serta saling tidak ada yang mengakui klaim. Indonesia tidak mengakui klaim yang di nyatakan oleh China. Begitu pula sebaliknya.

“Iya kan China sama seperti Indonesia, tidak akan ingin bisa mundur sejengkal pun dari klaim hak yang berdaulat yang condong ke Natuna Utara. Demikian juga kita. Nah kalau mau berunding kan enggak akan bisa karena dari masing-masing negara saling tidak ada yang mau mengakui,” terang dirinya.

Bapak Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut angkat bicara soal klaim China di perairan laut Natuna. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar lagi, apalagi yang menyangkut masalah kedaulatan Indonesia.

“Tidak ada yang namanya tawar menawar apalagi mengenai kedaulatan, mengenai batas teritorial negara kita,”ucap dari Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1/2020).

Hal itu disampaikan oleh presiden Jokowi di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga tinggi di negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun setuju terkait dengan apa yang disampaikan oleh para menterinya terkait klaim sepihak China tersebut.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, yang telah di klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum kuat yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” kata Retno Marsudi usai setelah rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Dia mengungkapkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah ZEE Indonesia. Ungkap Retno. ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu lewat UNCLOS 1982.